Asosiasi Real Estat Broker Indonesia (AREBI) menargetkan, tahun ini seluruh agen properti anggotanya sudah tersertifikasi.Penulis Anto Erawan -18/07/2018

AREBI-DKI-Jakarta-Lukas-Bong-Clement-Francis-Hartono-Sarwono-Yamanah-AC-anto-erawan-rumahhokie
Dari kiri ke kanan: Lukas Bong (Ketua Kehormatan DPD AREBI DKI Jakarta), Clement Francis (Ketua DPD AREBI DKI Jakarta), Hartono Sarwono (Ketua Umum DPP AREBI), dan Yamanah AC (Direktur Eksekutif LSP) – Foto: Anto Erawan – RumahHokie.com

– Sertifikasi broker properti makin diperlukan keberadaannya. Selain menjadi standar kualitas seorang agen properti, ternyata broker yang tidak tersertifikasi juga bisa diancam hukuman pidana.

Hartono Sarwono, Ketua Umum DPP Asosiasi Real Estat Broker Indonesia (AREBI) mengatakan, saat ini ada sebanyak 1.000 kantor agent yang menjadi anggota AREBI, namun baru sekitar 400 yang mengantongi SIUP4.

“Kami menargetkan tahun ini semua kantor broker AREBI sudah tersertiifikasi,” kata Hartono, di sela acara Halal Bihalal dan Panel Diskusi dengan tema “Peran Pemerintah dalam Industri Broker Properti” yang digelar DPD AREBI DKI Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Menurut Hartono, saat ini untuk mendapat SIUP4, satu kantor broker hanya perlu dua orang tenaga orang yang tersertifikasi. Namun ke depan, seluruh broker anggota AREBI harus tersertifikasi.

“Dengan asumsi satu kantor memiliki 30 agen, maka total broker anggota AREBI yang harus memiliki sertifikat berkisar 30.000 orang,” imbuhnya.

Bisa Kena Sanksi Pidana
Lebih lanjut, Hartono menuturkan, peraturan mengenai Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4) sudah berlaku sejak 2008 silam, namun lembaga sertifikasi profesi (LSP) baru eksis di 2015.

“Saat ini memang infrastrukturnya belum siap. Jadi masih perlu sosialisasi,” paparnya.

Kendati demikian, broker properti tak bisa menutup mata. Pasalnya, SIUP4 memiliki dasar hukum yang kuat dan mengancam pelanggarnya dengan sanksi pidana.

“Berdasarkan peraturan yang berlaku (pasal 106 Undang-undang nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan-red), kantor broker yang tidak punya badan usaha, bisa terkena denda Rp10 miliar dan penjara empat tahun,” tegasnya.

Saat ini, jelas Hartono, sanksi yang dikenakan baru berupa penyegelan kantor broker. Hal ini sudah dilakukan dibeberapa kantor broker di Jakarta.

“Penyegelan memang berat tapi harus dilakukan,” ujarnya.

Perlu Dukungan Pemerintah
Menyambung Hartono, Ketua Kehormatan DPD AREBI DKI Jakarta, Lukas Bong mengatakan, efek penyegelan beberapa kantor agent belum lama ini membawa hasil positif.

“Setelah penyegelan itu, banyak principal yang mendaftar jadi anggota AREBI dan minta disertifikasi,” kata Lukas.

Meski demikian, Lukas menilai peran pemerintah sangat vital dalam masalah ini. Pasalnya, banyak broker perorangan yang tak membayar pajak sehingga merugikan pemerintah.

“Sementara, kami principal broker adalah pengusaha yang banyak mempekerjakan sektor informal yang membuka lapangan kerja. Kami punya badan hukum dan membayar pajak. Jadi mesti dilindungi,” jelasnya.