Ketua DPP AREBI, Lukas Bong, menyoroti regulasi pemerintah yang cukup banyak menghambat industri broker properti, salah satu di antaranya terkait kepemilikan asing.Penulis Anto Erawan -27/11/2019

lukas-bong-ketua-umum-dpp-arebi-2019-rumahhokie-dok
Lukas Bong, Ketua Umum DPP AREBI (Foto: Andy Widhiatama – RumahHokie.com)

(Jakarta) – Bisnis properti di 2020 diharapkan lebih cerah dibanding 2019 dan 2018. Hal ini terlihat dari pembentukan kabinet yang berjalan aman tanpa ada demo yang terkait dengan politik.

“Pasar properti di 2020 semestinya lebih baik dibanding 2019 karena tahun politik sudah lewat, tetapi harus semua indikator yang terkait tetap harus diperhatikan,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (DPP AREBI), Lukas Bong saat ditemui RumahHokie.com di kantornya, beberapa waktu lalu.

Selain itu, jelasnya, pemerintah terlihat masih terus menggenjot pembangunan infrastruktur. Bahkan di 2020, ada beberapa proyek infrastruktur yang sudah mulai beroperasi. Hal ini tentu akan menjadi daya tarik dan menambah kepercayaan investor luar untuk masuk ke Indonesia.

“Sementara itu, suku bunga bank dan kurs Dolar cenderung stabil. Kami berharap suku bunga acuan BI bisa turun untuk mendukung industri properti,” kata Lukas Bong.

Regulasi Kurang Mendukung
Di sisi lain, Lukas menyoroti regulasi pemerintah yang cukup banyak menghambat industri broker, salah satu di antaranya adalah kepemilikan asing.

“Kita bandingkan dengan negara lain di ASEAN, seperti Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Jangan dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia, karena kita sudah ketinggalan jauh. Negara-negara ini memiliki iklim investasi yang menarik buat investor asing,” kata Lukas.

Di Indonesia, warga negara asing masih memakai hak pakai 30-20-30 yang total 80 tahun—tidak sekaligus 99 tahun seperti di Singapura atau negara lain.

“Mereka bisa kasih jangka waktu panjang. Kita hanya 80 tahun. Itu pun masih dibagi-bagi lagi dalam tiga term, di mana kita tahu perpanjangan dua term pasti perlu biaya lagi,” tutur Lukas.

Dia mengatakan, untuk menyikapi regulasi ini sebaiknya pemerintah membatasi penjualan produk properti untuk WNA misalnya hanya boleh membeli apartemen mewah.

“Ini yang kami lihat sebagai kendala. Sementara (negara) tetangga kita bisa menjual ke orang Indonesia, tetapi kenapa warga negara mereka tidak bisa membeli di Indonesia. Ini adalah pekerjaan rumah yang sudah lama, jadi ayo kita benahi,” jelasnya.

Selain itu, imbuh Lukas, ada aturan dari Kementerian PUPR terkait PPJB yang mengatur pembatalan pembelian properti oleh pihak konsumen. Dengan aturan ini, pembeli bisa membatalkan pembelian properti kapan saja, hanya dengan membayar denda 10% dari dana yang sudah disetor.

“Meski bukan developer, tetapi aturan ini pasti memberatkan developer. Padahal mereka sudah mengurus izin, membeli lahan, belum lagi membuat desain dan konsep, dan mengadakan acara peluncuran. Saya pikir ada sesuatu yang salah (dengan aturan ini), sehingga kita harus duduk bersama-sama. Siapa pun yang mengeluarkan regulasi ini, seperti bukan ahlinya. Saya harus menyampaikan ini, karena di 2019 properti sudah tiarap karena politik,” kata Lukas.

Melihat kondisi tersebut, Lukas menuturkan, AREBI pun melakukan beberapa hal, seperti menggandeng REI untuk memberi masukan kepada pemerintah, karena dua organisasi ini yang paling sering berinteraksi dengan konsumen di lapangan.

Sertifikasi dan Persaingan dengan Broker Asing
Menyoal sertifikasi broker, Lukas mengatakan, seharusnya di 2020 sertifikasi semakin baik dari tahun sebelumnya. Di 2019, transaksi broker berkurang karena tahun politik. Mungkin ini membuat mereka tak terlalu memedulikan sertifikasi, padahal sudah lima tahun disosialisasikan.

“Saat ini sudah ada 1.600 broker yang tersertifikasi. Kami mengimbau kepada tertib niaga atau bagian penindakan Kementerian Perdagangan untuk menindak broker-broker properti liar yang punya kantor, tapi tidak punya izin dan sertifikasi. Pengalaman kami, begitu ada penindakan, mereka berbondong-bondong ikut sertifikasi. Memang culture di sini seperti ini, mesti ada penindakan dahulu,” kata Lukas sembari tersenyum.

Dia menjelaskan, sebenarnya memiliki sertifikasi menguntungkan broker properti, Lukas menganalogikannya dengan memiliki ijazah sekolah.

“Mungkin banyak teman yang berpengalaman puluhan tahun sebagai broker. Apakah kita bisa bilang mereka tidak ahli? Tidak juga. Tetapi dengan sertifikasi mereka akan terlihat profesional. Di lapangan masih ada kendala yang menimpa konsumen yang diakibatkan oleh broker yang tak tersertifikasi. Mungkin mereka tidak dapat training yang memadai atau bisa juga memang ada oknum yang tak bertanggung jawab yang membawa lari uang konsumen. Dan saya bisa jamin mereka ini bukan anggota AREBI,” urainya.

Selain itu, jelas Lukas, sertifikiasi juga penting karena broker asing mulai masuk Indonesia. Kalau kita tak ada keseragaman, mungkin dengan hukum yang berbeda, mereka bisa praktik di sini. Dengan sertifikasi, mereka harus ikut juga sertifikasi di sini, karena aturan main dan regulasinya berbeda.

“Sama halnya ketika broker indonesia memasarkan properti di Singapura. Apa yg terjadi sertifikasi tidak berlaku di negara tetangga mereka dianggap liar. Hukumannya penjara atau denda yang cukup besar. Hal ini sebaiknya diterapkan juga (di Indonesia). Bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk membuat bisnis ini lebih tertib,” kata Lukas.

Dia menyatakan, broker-broker AREBI tidak anti dengan broker asing, karena mereka bisa jadi tandem dan benchmark, sebab broker lokal perlu banyak hal untuk dibenahi.

“Meski demikian, broker asing harus punya kantor di sini, supaya kredibilitasnya dan badan hukum jelas, serta menjadi pembayar pajak. Jika  tak berkantor di Indonesia, mereka bayar pajak kemana? sedangkan market yang mereka ambil ada di Indonesia,” papar Lukas.

Program Kerja AREBI di 2020
Ke depan, AREBI ingin menjadikan para broker anggotanya lebih profesional. Hal ini bisa dicapai dengan melakukan lebih banyak training dan seminar, bukan hanya di DKI Jakarta dan sekitarnya, tetapi juga di DPD yang selama ini anggotanya belum banyak.

“Kami akan suplai pembicara-pembicara yang berhubungan dengan properti dari pusat. Kami tahu, pelatihan dan training adalah syarat mutlak supaya lebih profesional. Bagaimana DPD-DPD lain bisa berkembang atau profesional jika pelatihan kurang?” ujarnya.

Tahun depan, AREBI juga akan menggalakkan property expo. Expo DPD AREBI Banten sudah memasuki tahun ke-4, DKI Jakarta tahun ke-2, Jawa Timur tahun ke-3. Lukas menargetkan AREBI akan membuat expo serupa di DPD AREBI Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.

“Ini dilakukan supaya AREBI lebih eksis dan dikenal. Usia kami sudah 27 tahun dan sekarang sudah ada 14 DPD. Jadi kita konsolidasi membikin event, sehingga AREBI lebih dikenal masyarakat, sehingga mereka tahu jika ingin mencari broker properti ya yang anggota AREBI atau yang bersertifikasi,” pungkas Lukas Bong.

sumber rumahhokie.com